SERGAPONLINE.COM SUMBAR - APBD Kabupaten Limapuluh Kota untuk tahun 2021 yang telah di sepakati oleh Pemkab dengan DPRD medio akhir tahun 2020 yang lalu adalah sebesar Rp 1.346.597.862,403 (Satu koma Tiga Triliun lebih).

Belanja Daerah untuk Kabupaten Limapuluh Kota yang telah disepakati tersebut seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi kawasan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah Pandemi yang tidak dapat di prediksi oleh siapapun kapan akan berakhir.

Dalam APBD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2021 tersebut Belanja Operasi masih mendominasi Pengguna Anggaran terboros yakni sebesar Rp 1,018,387,942,035 (1 triliun lebih) atau 70 % lebih dari total APBD tahun 2021 ini.
Dalam Belanja Operasi terdapat : Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi,Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam APBD Kabupaten Limapuluh Kota tersebut Belanja Modal " hanya " kecipratan anggaran sebesar Rp 162,082,788,237 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar lebih) atau ± 12,5 % dari total APBD.
Didalam Belanja Modal juga terdapat Pokir setiap Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.
Adapun yang termasuk Belanja Modal rinciannya sbb :
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi
- Belanja Modal aset tetap lainnya.

Dari Laporan Kwartal I serapan Anggaran oleh Pemkab Limapuluh Kota yang dirilis Agustus 2021 yang lalu hanya sebesar 6,64 %. Jadi Sampai pertengahan Kwartal II ini Pemkab Limapuluh Kota Belum membelanjakan Modal sebesar 93,36 %.

Hal yang demikian menjadi perhatian serius oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Sastri Andiko Dt.Putiah, ketika awak media menjumpai beliau di ruangan Fraksi pada hari Senin , 30
Agustus 2021.

Dalam Keterangannya kepada awak media beliau mengatakan : Dalam rapat rapat Fraksi (Demokrat.red) kami sering membahas kenapa begitu lambat Eksekusi anggaran oleh Pemkab Limapuluh Kota" ungkap Dt.Putiah Kepada awak media.

Selanjutnya beliau menyampaikan : " Kami di Fraksi Demokrat akan selalu mendorong Pemkab Limapuluh Kota untuk lebih cepat meyerap anggaran tersebut biar rekanan dan pekerja bisa kembali bekerja, toko bangunan bisa berjual beli, dll. Dengan demikian  potensi potensi ekonomi yang sebelumnya " tiarap ", bisa kembali berputar, Karena orang orang akan belanja" tukuknya.

Selanjutnya Anggota DPRD 3 periode mengatakan " Dengan lambatnya kebijakan yang diambil Pemkab limapuluh kota periode ini bisa menjadi preseden yang tidak bagus di tengah tengah masyarakat " pungkasnya.

Pemerhati Sosial dan Politik Limapuluh Kota Dendy ketika di mintai pendapat oleh awak media mengatakan : " Saya juga heran mengapa Bupati Limapuluh Kota begitu lambat membelanjakan Modal ? kalau ditilik dari pengalaman , seharusnya tidak ada kendala. Karena Pak bupati kita ini sangat berpengalaman di legislatif (4 periode).Jadi bisa dipastikan beliau (Bupati.red) sudah sangat paham bagaimana cara membelanjakan Modal tersebut " ungkapnya.

Tim FPII Sumbar