SERGAPONLINE.COM ACEH TIMUR - Setelah sempat molor hampir 3 jam paripurna pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan  Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun 2021 dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) selesai, DPRK Aceh Timur bersama rombongan berangkat ke Medan. Hal ini menuai kecaman keras dari aktivis sosial, Darwin Eng.

Pasal nya di masa pandemi covid-19 serta gencar nya vaksinasi di Aceh Timur, DPRK malah reses/refreshing ke Medan yg sampai saat ini masih berstatus darurat PPKM covid19 level 4 dan 3.

"Itu udah ulok ulok (Ngeyel) kali dewan rakyat, di tengah kemelut Aceh  timur melawan tekanan ekonomi karena DAU (Dana Alokasi Umum) yg di potong pusat serta masalah sistem yg belum selesai di tambah lagi covid-19, mereka malah refreshing ke Medan bukannya memikirkan Aceh timur dan rakyat. Menurut saya hal tersebut sudah keterlaluan," kata Darwin, Rabu (22/09/2021).

Seperti yang diketahui, DPRK periode 2019 - 2024 mendapatkan hadiah khusus dari bupati Aceh timur dan instansi terkait, pasalnya pokir DPRK saat ini sudah naik dibandingkan DPRK 2 periode sebelumnya daril kisaran rata rata 350 juta/tahun menjadi sekitar 700 juta/tahun, untuk setiap anggota beda lagi, ketua serta fungsi lainnya sesuai komisi masing masing.

"DPRK itu kan sudah di kasih bonus sama bupati sebagai mitra DPRK dgn menambah jumlah pokir, apa itu belum cukup untuk bonus duduk diam dan tidak bekerja. Dan saya rasa lebih dari cukup untuk DPRK periode ini yg sampai saat ini tidak menjalankan fungsi sebagai legislatif, janganlah minta bonus lagi liburan berkedok rises kasian uang Aceh Timur di porotin terus," Ujar Aktivis tersebut.

Dalam hal ini Darwin eng juga meminta agar partai politik turun tangan untuk membina kader kader nya di kursi kasta tertinggi dari rakyat tersebut, sebelum rakyat tidak mengikuti sistem demokrasi (golput) atau menandai kader mereka di pemilihan mendatang.

"Partai politik saya rasa sudah saatnya membina kader mereka di DPRK, karena ini akan berdampak pada kepercayaan publik kedepannya kalau memang tidak benar pecat atau PAW (Pergantian Antar Waktu) dengan kader yang layak bekerja untuk rakyat, jangan tinggal diam profesional lah dalam berdemokrasi," Tutur Darwin.

Disisi lain Darwin juga menuding DPRK Aceh Timur sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah (bupati) sebagai Penguasa Anggaran (PA) APBK Aceh Timur untuk membuat DPRK tidak bekerja sesuai fungsinya.
 
"Hal ini bukan tidak berdasar semua rakyat juga tau banyak terjadi ketimpangan pengelolaan keuangan di aceh timur, tapi sampai saat ini tidak ada Masalah adem adem aja seperti kata bupati, padahal banyak masalah yang tidak selesai seperti sewa alat yang tidak di setorkan ke kas daerah oleh oknum kadis, dan bahkan ada alat yang di pinjamkan ke oknum DPRK sampai saat ini alat berat tersebut rusak di hutan dan banyak lagi masalah lain," Tutup Darwin Eng. (Rls/Edo)