SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau segera gelar paripurnah dalam pengesahan pernyataan dana modal untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau sudah disepakati. Yakni Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp360 miliar serta Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp100 miliar.

Kesepakatan pengucuran suntikan dana untuk perusahaan berplat merah itu, ditindaklanjuti dengan agenda paripurna oleh DPRD Riau. Paripurna dengan agenda pengesahan penyertaan modal segera digelar dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah sudah clear, pertemuan bersama itu dari Pemprov ada pak Sekda, DPRD diwakili Ketua dan Wakil Ketua Pansus Markarius Anwar dan Husaimi Hamidi. Beliau adalah pansus penyertaan modal BRK dan Jamkrida," kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Sugeng Pranoto, Selasa (9/11/21).

Suntikan dana baru itu menurut Sugeng lagi, dipastikan sudah dimulai tahun depan. Dana yang dikucurkan secara berkala sesuai kebutuhan. Yakni dimulai 2022, 2023 serta 2024.

"Anggarannya diberikan pluktuatif dikucurkan setiap tahunnya. Misalnya BRK, bisa saja tahun depan Rp100 miliar, kemudian ditahun berikutnya lebih dari itu. Yang penting totalnya Rp360 miliar," kata Sugeng.

Ada pun alasan dana penyertaan tambahan sebesar Rp360 miliar, mempertimbangkan agar dana saham dimiliki Pemrov Riau tetap sebagai mayoritas.

"Total BRK kebutuhan yang diminta Rp360 miliar. Hal ini untuk mencukupi saham Pemprov tetap diatas 51 persen," jelas Sugeng.

Untuk PT Jamkrida, membutuhkan anggaran keseluruhan sebesar Rp100 miliar. Dana sebanyak itu dibutuhkan Jamkrida sebagai syarat agar bisa beroperasi secara nasional.

"Kalau Jamkrida, kita juga sama-sama sepakat dalam Pansus, untuk mencapai keseluruhan dari awal pendirian, bisa menjadi syarat bisa beroperasi secara nasional, itu minimal Rp100 miliar. Selama ini modal awal kita berikan kepada Jamkrida waktu pendirian baru 25 miliar. Artinya kebutuhan yang harus kita salurkan masih ada Rp75 miliar lagi," papar Sugeng.

Berita: Advertorial