SERGAPONLINE.COM MALANG - Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Malang, hari ini telah dilaksanakan rapat Paripurna Pidato Presiden Indonesia Joko Widodo.

Agenda Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangan di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (16/08/2023).

Rapat tersebut dihadiri Oleh Bupati Malang (Drs. H.M. Sanusi, M.M.) Wakil Bupati Malang (Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH., MH.), Ketua DPRD Kabupaten Malang (Darmadi. S. Sos), Forkopimda, Pejabat Pemerintah Kabupaten Malang beserta para tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (UpperMiddle Income Countries) di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester-1 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023.

Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Selain itu, tensi geoekonomi yang memanas juga mendorong tren embargo serta hambatan perdagangan atas beberapa komoditas vital, seperti semikonduktor, mineral, dan bahkan pembatasan arus modal. Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif, bukan yang biasabiasa saja.

Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia.Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim.

Dampak fenomena ini memiliki ancaman serius pada kehidupan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Transformasi struktur ekonomi dalam mengembangkan sektor yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi krusial. Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri.

Selain itu, cepat atau lambat, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent juga akan semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Adopsi teknologi dalam perekonomian dapat memberikan manfaat yang signifikan apabila dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan.

Kesempatan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middleincome trap) tidak terbuka selamanya. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, terus didorong.

"Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui: Pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi, dan Badan Penugasan Khusus; peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja; pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro; Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien, " ucap Presiden Joko Widodo dalam sambutannya. (team)