SERGAPONLINE.COM ROHIL - Bupati Rohil Afrizal Sintong yang diwakili Asisten II Muhammad Nur Hidayat membuka secara resmi rapat koordinasi pengadaan barang dan kasa terkait persaingan usaha di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, Selasa (27/8/2024) di Aula Hotel Kesuma Jalan  Riau Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau.
Asisten II Muhammad Nur Hidayat dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan salam takzim dari Bupati Rohil serta memohon maaf atas ketidak hadiran pak Bupati pada acara pembukaan rakor pengadaan barang dan jasa ini karena ada urusan lain di luar daerah.
" Atas nama Pemerintah daerah, dalam hal ini saya mewakili Bupati Rokan Hilir mengucapkan selamat datang dan permohonan maaf dari pak Bupati yang tidak dapat hadir pada acara rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa ini, semoga kegiatan dapat berjalan lancar," kata Muhammad Nur Hidayat.
Lanjutnya," berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat dan tidak melarang atau menghukum perusahaan menjadi besar. Tetapi perusahaan yang memiliki dominasi pasar perlu diawasi," ujarnya.
Untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan dunia usaha dikatakan Muhammad Nur Hidayat bahwa berdasarkan  UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah memberikan tugas pengawasan kemitraan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertugas untuk menciptakan ketertiban dan iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU di Muhammad Nur Hidayat juga bertanggung jawab untuk memutus rantai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti tindakan diskriminasi, Eksploitasi platform terhadap supplier atau antar platform, perjanjian eksklusif, predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan.
Lebih jauh dijelaskannya, terkait dengan larangan persekongkolan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah juga tertuang pada UU Nomor.5 Tahun 1999 pasa 22 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya, atau pihak terkait dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
"Pelanggaran terhadap prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa dapat membuat tujuan yangbt lah ditetapkan oleh instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta menjadi tidak tercapai," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Rohil, Andri,S.Sos menambahkan bahwa terkait pengadaan barang dan jasa di Rohil sebagian perusahaan yang ikut tender terkadang  dalam pembuatan penawaran selalu mempercayakan kepada satu orang yang sama sehingga ketika up load penawaran dari komputer yang sama akan terbaca ID dan Address yang sama padahal perusahaan dan pemilik perusahaan yang berbeda.
" Hal itu bisa di indikasikan adanya persekongkolan atau monopoli dalam persaingan sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam usaha," kata Andri.
Lanjutnya," dengan adanya sosialisasi dan rakor ini kami berharap agar pihak perusahaan harus faham persyaratan apa yang diajukannya dalam mengikuti tender. Kalaupun pihak perusahaan mempercayakan kepada satu orang untuk membuat suatu penawaran janganlah pihak yang membuat penawaran untuk mengupload, tapi cukup di Copy dan biarlah pihak perusahaan yang mengupload ke sistem LPSE Kabupaten Rokan Hilir," jelasnya.
Jadi selama ini pihak perusahaan selalu mempercayakan hal itu kepada konsultan tanpa tau apa yang mereka up load. Sehingga pihak perusahan tidak mengetahui dimana kekurangan dan kelemahan perusahannya.
"Kami menghimbau agar pihak perusahan yang ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Rohil tau dan faham apa-apa saja yang di upload ke sistem LPSE sehingga apabila ada kekurangan dalam administrasi dapat diperbaiki kedepannya. Diharapkan pihak perusahan dapat bekerja profesional agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak seha.
Editor: Taufik