SERGAPONLINE NE.COM PELALAWAN- Menyikapi radar pembangkangan PT. RAPP terkait amanat PERMENLHK tentang realisasi program Tanaman Kehidupan untuk masyarakat sebanyak 20% dari total luas lahan HTI yang dimilikinya, menjadi bola panas dan liar dalam perdebatan sengit di tengah-tengah kalangan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Persoalan ini menjadi bola panas dan liar, dikarenakan PT. RAPP masih belum terlihat komitmennya untuk merealisasikan program TK itu dengan alasan, sedang melakukan perundingan.

Apa yang harus dirundingkan oleh perusahaan pemilik izin HTI seperti PT. RAPP ini ?. Dan kepada siapa pihaknya berunding?.

Alasan perundingan yang disampaikannya itu, tidak benar karena didalam peraturan PERMENLHK No.12 Tahun 2015, sudah cukup jelas bahwa 20% dari total izin HTI yang dimiliki untuk program Tanaman Kehidupan (TK) bagi kesejahtraan masyarakat tempatan.

Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan, Supriyanto SP, ketika awak Media (red) memintai tanggapannya terkait persoalan program TK PT. RAPP yang sampai sekarang ini masih topic dalam tuntutan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

"Terkait masalah tanaman kehidupan untuk rakyat yang telah tertuang dalam peraturan KEMENLHK RI 20% dari total keseluruhan izin yang dimiliki RAPP untuk mensejahtrakan masyarakat tempatan harus direalisasikan tanpa adanya perusahaan itu mencari-cari alasan," tegaskan Supriyanto.

Menurut Ketua I DPRD Pelalawan ini menyebut, program TK PT. RAPP pernah dibahas dalam rapat yang digelar di DPRD Pelalawan. Bahkan ketika itu dihadiri oleh pihak management PT. RAPP dengan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di 6 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Teluk Meranti.

"Ya, tolak ukurnya program tanaman kehidupan ini yakni peluang besar dalam mensejahterakan rakyat dan mengurangi angka penganguran dan juga mempercepat perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan," ungkapnya.

Merealisasikan program Tanaman Kehidupan sebanyak 20% dari total luas HTI yang dimiliki perusahaan pemegang izin seperti PT. RAPP dan tidak ada lagi suatu perundingan. Sebab, tanaman kehidupan ini, sudah jelas dalam peraturan PERMENLHK No.12 Tahun 2015.

Jika perusahaan beralasan masih berunding, itu tidak benar karena dalam merealisasikan program TK itu, suatu kewajiban perusahaan melaksanakan tanpa alasan apapun.

"Benar, dari total keseluruhan izin HTI yang dimiliki dan 20% untuk Tanaman Kehidupan bagi masyarakat tempatan. Bila PT. RAPP berdalih masih dalam perundingan. Hal itu, dinilai hanya merupakan dalil memperlambat kewajibannya dalam merealisasi Program ini. Wajib dilaksanakan sesuai ketentuan di RKT,” sebut Politisi PDIP Pelalawan yang akrab disapa Iwad ini.

Selain Tanaman Kehidupan yang belum direalisasikan PT. RAPP juga dia menyinggung tentang masalah Tapal Batas Defenitif  Perusahaan HTI.

“Tapal batas defenitif ini, wajib dibuat oleh Perusahaan pemegang Izin, tujuannya untuk meminimalisir berbagai masalah konflik,” terangnya, sembari menjelaskan tapal batas yang dimaksud yakni berupa pembuatan Pagar, Patok dan kanal untuk menghindari konflik antara lahan masyarakat dengan pihak perusahaan pemegang izin.

Supriyanto SP juga menyayangkan pihak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan ini karena dinilai komitmennya bersama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah itu, kerap menjadi topoc pembahasan dikalangan lembaga legislator termasuk persoalan program TK PT. RAPP.

Mirisnya lagi, PT. RAPP ini sangat diketahui bahwa tidak sedikitnya lahan masyarakat yang dimanfaatkannya untuk tanaman HTI. Ditambahkan oleh beliau lagi dan  paling disedihkan oleh Politisi PDIP ini, terkait jalan menuju RSUD Selasih yang diperkecil dan bahkan dilakukan pemagaran oleh PT. RAPP. Ungkapnya mengakhiri.  (UR/FIR)