SERGAPONLINE.COM PEKANBARU-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Media Online Indonesia Riau (DPW IMO) Riau melakukan rapat guna membahas program IMO- Indonesia kedepan

Rapat yang di lakukan DPW IMO Indonesia Riau ini (Senin 19/03/18) di Kantor IMO Indonesia Kompek Damai Langgeng Pekanbaru Riau,   untuk persiapan deklarasi pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Media Online Indonesia (DPW IMO INDONESIA) Propinsi Riau masa bakti 2017-2022 yang akan dilaksanakan pada 7 April 2018 di Hotel Furaya Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru sesuai undangan yang sudah di edarkan ke istansi Pemerintah, dalam acara tersebut akan dihadiri Menkopolhukam Wiranto, sebagai Pembina DPP IMO- Indonesia

Rapat tersebut di pimpin Saudara Hondro selaku ketua IMO- Indonesia Riau di hadiri beberapa orang  pengurus untuk melanjutkan hasil - hasil rapat yang telah terprogram sebelumnya.

Pada kesempatan itu Hondro menyerahkan sepenuhnya terhadap jajaran secepatnya membentuk tim tujuh ( Tim 7 ) agar terbentuk sesuai visi dan misi di organ tubuh wadah yang di pimpinya.

Sesuai mufakat dan kesepakatan bersama pengurus dengan satu presefsi  terwujudlah pengurus tim tujuh di antaranya:
Syahrul Eff, Emos, Martin, Wawan, Ismail, Hadi zega, Hambali

Tim tujuh ini di bagi dua tim, yakni tim A di percayakan  atas nama, Syahrul Eff, Emos, Martin, dan Wawan Sedangkan untuk tim B di percayakan atas nama, Ismail, Hadi zega, Hambali.

Adapun tim ini di bentuk untuk memantau berita Hoax,   yang saat ini sangat pesat berkembang di dunia Maya, sesuai dengan moto IMO Anti Hoax, selain itu IMO Riau  dengan kesepakatan Tim 7 siap menyambut Menkopolhukam Wiranto Sebagai Pembina IMO- Indonesia, serta mengkritisi kinerja pemerintah baik itu melalui perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan swasta, BUMN, BUMD serta memantau beberapa banyak luas hutan yang telah beralih fungsi sesuai dengan perizinan dan hak guna yang berlaku di provinsi Riau.

Menurut pengamatan IMO- Indonesia Riau sesuai informasi yang di terima dari masyarakat bahkan telah di publikasikan oleh media banyak perusahaan yang di duga nakal mengelabui data yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga patut di duga menimbulkan kerugian keuangan negara.***