SERGAPONLINE.COM ACEH TIMUR - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengatakan bahwa para perantau Aceh, khususnya Aceh Timur, di Malaysia dan berbagai negara lainnya adalah para pejuang ekonomi, yang mampu memberi konstribusi positif bagi Aceh, khususnya  problem kemiskinan yang menganga di Aceh selama ini.

Untuk itu, putera Idi Rayeuk, Aceh Timur, berdarah Aceh - Minang ini berpendapat, sudah selayaknya pemerintah di seluruh tingkatan di Aceh, memikirkan nasib mereka, terutama ketika mengalami kesulitan di masa darurat Covid 19 ini.

" Mereka itu pejuang ekonomi bagi Aceh, setidaknya bagi keluarga mereka masing - masing, uang hasil jerih payah mereka di sana kan dikirim ke kampung halamannya masing - masing, lantas keluarga mereka membelanjakannya di Aceh, itu terbukti mendorong perputaran ekonomi, sebab uang dari luar beredar di Aceh, jadi seharusnya mereka diprioritaskan, apalagi mereka dalam kesulitan saat ini," kata Ronny, Minggu 17 Mei 2020.

Ronny menambahkan perjuangan para perantau tersebut mestinya dihargai setinggi - tingginya, bukan malah terkesan didiskriminasi atau dianggap warga kelas dua di Aceh.

"Jadi sangat lucu logikanya,  jika pemerintah lebih memikirkan dan memanjakan perusahaan - perusahaan yang mengeruk untung besar di Aceh, lalu  membawa terbang uang ke luar Aceh, bahkan tak jarang merugikan Aceh sendiri, ketimbang putra - putri perantau Aceh, yang menerbangkan uang dari luar negeri untuk Aceh, mereka terkesan seperti dianggap tidak penting," ketus Ronny.

" Apapun ceritanya, mereka adalah warga Aceh, punya hak yang sama di Aceh ini, bukan warga kelas dua, mau dia masuk negeri jiran secara legal atau ilegal, itu harusnya menjadi tanggungjawab negara untuk mengatasi kesulitannya. mereka berkorban pergi merantau ke berbagai negara dikarenakan tidak tersedianya lapangan kerja di negeri ini, sebab keterbatasan kemampuan negara memfasilitasinya,  jadi pengorbanan dan perjuangan mereka selama ini persis sebagai upaya mengatasi lapangan kerja dan kemiskinan, masak itu tidak dihargai," ungkap aktivis HAM tersebut.

Ronny sangat menyayangkan, jika ada pihak - pihak yang seakan menganggap enteng urusan para perantau atau bahkan memandangnya sebelah mata.

" Inilah konyolnya kita, tidak memahami hakikat dari eksistensi mereka sebagai perantau, dan konstribusi mereka terhadap daerah atau negara, padahal warga daerah lain atau negara lain, sangat menghargai para perantaunya, yang sangat berkonstribusi bagi pembangunan suatu daerah bahkan negara," ketusnya.

Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga merasa sangat terheran - heran atas lambannya pemerintahan di Aceh, khususnya Aceh Timur, mengakomodir harapan para perantau tersebut, padahal Aceh sangat dikenal dengan  kekayaan dan lobi - lobi internasionalnya.

" Aneh kan, para perantau mau pulang, ngurusnya macam nunggu hari kiamat, entah diurus entah tidak, padahal para perantau sudah menjerit atas apa yang mereka alami selama masa Covid 19 di Malaysia, tapi baik dewan maupun pemerintah kesannya santai - santai aja, ini saya tidak tujukan ke pribadi ya, sebab kalau dewan mestinya bukan tanggungjawab satu orang dewan saja, begitu juga pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten - kota kesannya santai aja, macam gak ada kejadian apa - apa," tandasnya.

Dia mengaku juga sudah pernah menyampaikan keluhan para perantau Aceh Timur ke Ketua DPRK Aceh Timur, namun sayangnya hingga kini belum ada kejelasan soal itu.

" Kami sudah pernah menyampaikan langsung keluhan para perantau Aceh Timur ke ketua dewan, soal mereka ingin pulang atau soal mereka benar - benar kesulitan sejak di lockdown, tapi kesannya dianggap santai aja, katanya akan disampaikan ke pemerintah, tapi hingga kini nampaknya belum ada perkembangan, para eksekutif dan legislatif kira mereka saja yang dihujat dan dimaki - maki masyarakat, padahal kami juga mengalami itu, jika tidak menyuarakan pesan - pesan dari masyarakat tadi ke pemerintah, kami juga dikata - katai, jadi ini perlu dipahami dan segera dicari solusinya," pungkas mantan Wakil Ketua KNPI Provinsi Sumbar itu.

Dia memberi ultimatum kepada Pemerintah Aceh Timur, baik eksekutif maupun legislatif, agar berpikir dan bekerja keras mengatasi problem para perantau tersebut.

" Yang jelas, kami sudah sampaikan berulang kali persoalan ini, dana Covid ada miliaran, mungkin bisa dipakai untuk memulangkan mereka atau dikirimkan ke mereka sedikit sebagai biaya bertahan hidup seperti BST atau BLT, tapi jika tidak digubris tidak apa - apa, yang jelas kami akan terus mendesak dan menggunakan langkah - langkah lain nantinya, sampai tuntutan kami itu dikabulkan," tutupnya. (Rls/Edo)